KONSEP NEGARA, KEKUASAAN DAN HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN KEKUASAAN.

(A). Konsep dasar negara
       Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan,dan lain sebagainya
Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur unsur negara seperti:rakyat,wilayah
Pemerintahan yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. 
-menurut pendapat R.Djokosoetono negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang di bawah suatu pemerintahan yang sama. 
   Jadi dapat di simpulkan bahwa negara merupakan suatu organisasi dari rakyat untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang di junjung tinggi oleh warga negara tersebut. 

(B).Konsep kekuasaan
     Kekuasaan adalah kewenangan yang di dapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang di berikan,kewenangan tidak boleh di jalankan melebihi kewenangan yang di peroleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. 
-menurut pendapat (ossip.K flecbtbeim) 
   Kekuasaan adalah keseluruhan kemampuan,hubungan hubungan dan proses proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan yang di tetapkan oleh pemerintah kekuasaan. 

(C).Hubungan antara negara dan kekuasaan
     Hubungan negara dan kekuasaan adalah setiap negara harus memiliki kekuasaan di wilayah negara itu,sebagai bentuk kedaulatan negara.negara dan kekuasaan merupakan suatu keterkaitan dalam menjalankan maupun menghasilkan keputusan yang dapat bersifat sukarela maupun paksaan. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

proses penyusunan APBDES

Gambar
•KETENTUAN PENYUSUNAN APBDESA    APBDesa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa. APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Alur Penyusunan APB Desa  Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Yang dimaksud adalah melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar alur penyusunan apb desa dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai  Permendagri No. 20 Tahun 2018 , Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu: 1. Transparan       Terbuka – keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu...
Baca selengkapnya

Proses penyusunan APBN dan APBD

Gambar
Proses Penyusunan APBN dan APBD APBN dapat didefinisikan sebagai suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui oleh DPR untuk masa waktu satu tahun. Definisi ini sesuai UUD 1945 Mekanisme Penyusunan APBN dan Tahapannya Penyusunan RAPBN   (Rancangan APBN) perlu memperhatikan banyak faktor yang setiap saat dapat berubah atau paling tidak perubahan yang terjadi masih dalam kurun waktu satu tahun. Penyusunan APBN harus pula terkait dengan sasaran kebijakan keuangan pemerintah yang harus menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kestabilan moneter, perluasan kesempatan kerja, pelayanan umum dan lain-lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat. Mengutip penjelasan di laman Kemenkeu dan  e-book   Ekonomi  yang diterbitkan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, penyusunan APBN melalui sejumlah tahap sebagai berikut. 1. ...
Baca selengkapnya

konsep pajak daerah dan macam macam pajak provinsi,kabupaten/kota

Gambar
Konsep pajak daerah dan macam macam pajak provinsi,kabupaten/kota Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- 1.Defenisi pajak daerah Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat besarnya kemakmuran rakyat.Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 . 2.Pembagian pajak daerah Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerint...
Baca selengkapnya