Apa itu keuangan negara dan kenapa keuangan negara perlu di kelola dengan baik

1. Apa itu keuangan negara?
     Dalam Undang-undang ini yang dimaksud         dengan  Keuangan Negara adalah semua hak dan     kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,   serta segala sesuatu baik berupa uang maupun   berupa barang yang dapat dijadikan   milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan   kewajiban tersebut.
Pemakaian istilah "keuangan negara" untuk pertama kali terdapat dalam UUD 1945. Untuk
memahami pengertian istilah "keuangan negara" dapat diberikan beberapa penafsiran yaitu
penafsiran menurut tata bahasa (gramaticale interpretatie), menurut sejarah (historische
interpretatie), menurut sistematika (systematische interpretatie) dan menurut tujuan kaidah
hukum (teleologische interpretatie). Dari berbagai penafsiran tersebut istilah "keuangan
negara" harus diartikan secara resriktif yaitu hanya mengenai pelaksanaan APBN yang sudah
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.


2. Kenapa keuangan negara perlu di kelola dengan     baik? 
  Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik. Masalah yang berhubungan dengan uang hanya akan bisa diselesaikan oleh uang. Dengan pengelolaan yang baik, keuangan negara bisa dialokasikan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.
Mengapa Keuangan Negara harus dikelola dengan baik? Pengelolaan Keuangan Negara terkait dengan keberadaan sektor publik yang diperlukan karena mekanisme pasar secara tunggal tidak dapat menyelenggarakan semua fungsi ekonomi. Kebijakan publik diperlukan untuk mengarahkan, mengoreksi, dan melengkapi mekanisme pasar dalam berbagai aspek. Oleh karena
13itu, pada dasarnya sektor swasta dan sektor publik saling berkaitan dan saling melengkapi seperti yang disajikan pada berikut RUMAH TANGGA~PASAR UANG/MODAL PERUSAHAAN~KEUANGAN NEGARA~PASAR PRODUK~PASAR FAKTOR PRODUKSI Keuangan Negara dalam Ekonomi (Diadaptasi dari The Public Sector in the Economy, Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave). Garis yang tidak terputus-putus pada gambar di atas menunjukkan arus pendapatan dan pengeluaran dalam sektor swasta, garis yang besar

Alasan mengapa keuangan negara harus dikelola dengan baik adalah karena keuangan negara dapat digunakan untuk:
1. mempengaruhi pertumbuhan ekonomi;
2. menjaga stabilitas ekonomi;
3. merealokasi sumber daya ekonomi; dan
4. meredistribusi pendapatan




Nama  : Mery candra
Nim     : H1A120026
Prody  : Ilmu pemerintahan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

proses penyusunan APBDES

Gambar
•KETENTUAN PENYUSUNAN APBDESA    APBDesa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa. APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Alur Penyusunan APB Desa  Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Yang dimaksud adalah melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar alur penyusunan apb desa dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai  Permendagri No. 20 Tahun 2018 , Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu: 1. Transparan       Terbuka – keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu...
Baca selengkapnya

Proses penyusunan APBN dan APBD

Gambar
Proses Penyusunan APBN dan APBD APBN dapat didefinisikan sebagai suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui oleh DPR untuk masa waktu satu tahun. Definisi ini sesuai UUD 1945 Mekanisme Penyusunan APBN dan Tahapannya Penyusunan RAPBN   (Rancangan APBN) perlu memperhatikan banyak faktor yang setiap saat dapat berubah atau paling tidak perubahan yang terjadi masih dalam kurun waktu satu tahun. Penyusunan APBN harus pula terkait dengan sasaran kebijakan keuangan pemerintah yang harus menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kestabilan moneter, perluasan kesempatan kerja, pelayanan umum dan lain-lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat. Mengutip penjelasan di laman Kemenkeu dan  e-book   Ekonomi  yang diterbitkan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, penyusunan APBN melalui sejumlah tahap sebagai berikut. 1. ...
Baca selengkapnya

konsep pajak daerah dan macam macam pajak provinsi,kabupaten/kota

Gambar
Konsep pajak daerah dan macam macam pajak provinsi,kabupaten/kota Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- 1.Defenisi pajak daerah Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat besarnya kemakmuran rakyat.Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 . 2.Pembagian pajak daerah Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerint...
Baca selengkapnya